TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan mendatangi kawasan Raja Ampat melakukan pemantauan dan penyelidikan terkait yang saat ini jadi sorotan akibat pertambangan nikel.

Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Saurin Siagian, mengatakan mereka bakal berfokus pada beberapa usaha tambang yang izinnya sudah dicabut dan dampaknya bagi masyarakat.

“Iya, betul (fokus ke empat usaha tambang yang izinnya dicabut). Dan bertemu dengan masyarakat yang ada (kena) intimidasi. Sudah ada juga laporan ke kami, ini konflik horizontal, indikasinya begitu,” kata Saurin di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (13/6/2025).

Komnas HAM bakal mendatangi kawasan Raja Ampat pada Selasa, 17 Juni mendatang. 

Proses pemantauan dan penyelidikan itu bakal berlangsung selama satu pekan penuh.

Lebih lanjut, Saurin menegaskan pertemuan mereka dengan masyarakat di Raja Ampat amat penting sebab dugaan konflik horizontal yang muncul dirasa sangat mengkhawatirkan.

Kemudian, terkait usaha tambang yang sudah ditutup, bakal Komnas HAM datangi guna melihat kondisi terbarunya.

“Seminggu. kami akan jumpa para pihak, utamanya masyarakat yang saat ini ada konflik horizontal. Jadi itu cukup mengkhawatirkan konflik horizontalnya, saya kira videonya sudah beredar luas, ada konflik horizontal antara yang kontra dan pro. Itu perlu segera kita telusuri,” tuturnya.

“Tapi kita juga ingin melihat seperti apa perkembangan yang sudah ditutup. Kerusakan apa yang terjadi dan seperti apa pemulihan yang harus dilakukan,” pungkas Saurin.