TRIBUN-MEDAN.com - Uang tabungan siswa mandek ditahan guru SDN 1 Mekarsari, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat.

Kasus ini terungkap dari pengakuan seorang orang tua murid, Eful (40).

Ia menyampaikan, hingga kini uang tabungan anaknya belum juga dikembalikan.

Padahal anaknya yang bernama Irsyad sudah lulus tahun 2024.

Kini anaknya sudah duduk di bangku kelas 1 SMP dan akan naik ke kelas 2.

Namun, dana tabungan sebesar Rp29 juta di SDN 1 Mekarsari belum juga cair.

"Anak saya sudah SMP dan uang tabungan belum juga dikembalikan. Sudah setahun lebih mandek," ujar Eful kepada Tribun Jabar melalui WhatsApp, Senin (17/6/2025) sore.

"Angkatan anak saya saja sekitar Rp200 juta, itu belum termasuk angkatan tahun sekarang," lanjutnya.

Sebelumnya, kata Eful, para orang tua murid sudah beberapa kali melakukan pertemuan di sekolah untuk meminta kejelasan soal dana tabungan mereka.

Namun, hasilnya nihil, mereka hanya menerima janji-janji tanpa realisasi.

"Kami sudah sering kumpulan di sekolah, tapi hasilnya cuma janji. Belum ada kejelasan kapan uang bisa dikembalikan," katanya.

Berdasarkan penelusuran para orang tua, katanya, dana tabungan siswa disebut-sebut tersebar di beberapa pihak.

Mulai dari mantan guru, koperasi sekolah, hingga digunakan oleh pihak sekolah sendiri. 

Meski pihak sekolah saat ini mengaku sudah berupaya menagih dana yang berada di luar, namun belum ada kejelasan mekanisme dan hasilnya.

"Dulu, kami lihat catatan di sekolah. Katanya uangnya ada yang dipegang mantan guru, ada di koperasi, dan ada juga yang dipakai sekolah."

"Kepala sekolah dan guru sekarang cuma jadi pelimpahan masalah, mereka juga bingung," ucap Eful.

Beberapa waktu lalu, Eful dan orang tua murid lain telah melaporkan masalah ini ke Dinas Pendidikan Kabupaten Pangandaran dan Koordinator Wilayah (Korwil) Cimerak, namun belum ada tindak lanjut signifikan.

"Kami harap Dinas Pendidikan bisa turun tangan serius. Jangan sampai masalah ini dibiarkan berlarut-larut. Ini menyangkut hak anak-anak kami," ujarnya.Sementara itu, Kepala SDN 1 Mekarsari, Ade Haeruman, membenarkan adanya uang tabungan murid yang mandek di sekolah karena dipakai seorang guru yang kini sudah pensiun.

"Nilainya Rp343.900.000. Artos (uang) tabungannya dipakai guru di sekolah. Tapi, gurunya sudah pensiun," katanya.

Sementara uang tabungan yang harus dikembalikan pada angkatan tahun 2024 yaitu sebesar Rp185 juta dan angkatan sekarang Rp54 juta. 

Ia mengklaim, pihak sekolah pun sudah melakukan upaya mediasi dengan guru yang bersangkutan.

Guru itu pun mengaku bersedia menjual asetnya untuk mengganti uang tabungan yang dipakai.

"Beliau bersedia menjual asetnya. Jadi, (orang tua murid) nunggu asetnya terjual," ucap Ade.

Kasus lainnya, ratusan pelajar kelas X dan XI SMAN 9 Tambun Selatan geram dengan aksi pungutan liar (pungli) yang diduga dilakukan oleh pihak sekolah.

Dugaan pungli tersebut berkedok sumbangan pembangunan gedung sekolah.

Namun, kenyataannya uang hasil pungli yang diminta pihak sekolah ke orang tua siswa-siswi sama sekali tidak dipergunakan.

Mereka lantas meluapkan kekecewaan dengan menggelar aksi damai di halaman sekolah mereka pada Selasa (3/6/2025).

"Katanya untuk gedung. Tapi sampai sekarang masih gini-gini aja," kata seorang pelajar kelas XI berinisial RP di lokasi, Selasa, seperti dilansir dari Kompas.com.

"Orang tua saya sudah bayar setiap tahun Rp500.000," imbuhnya. 

Menurut para murid, biaya pembangunan gedung disalurkan sekali dalam setahun dengan nominal tak dibatasi besarannya.

Sementara, untuk pengadaan alat pendingin ruangan musala, setiap kelas diminta menyumbang Rp20.000 per hari.

Namun, hingga kini, fasilitas yang dijanjikan dari penarikan sumbangan ini disebut tak kunjung terealisasi.

Selain mempertanyakan kejelasan pembangunan gedung, pelajar juga meminta kejelasan mengenai fasilitas usaha kesehatan sekolah (UKS).

Fasilitas UKS di sekolah tersebut disebut hanya berupa meja tanpa kursi dan kasur.

Begitu juga dengan ketersediaan obat yang katanya sudah dua bulan tak disuplai pihak sekolah.

Menurut RP, para pengurus UKS bahkan terpaksa menggunakan uang pribadi untuk membeli obat apabila ada pelajar yang memerlukan perawatan.

Sementara, pembelian obat dari uang saku para pelajar tak diganti pihak sekolah.

"Itu pakai dana uang pribadi, misalkan saya ataupun teman-teman yang lain."

"Kalau ada uang sendiri saya, pakai uang saya dulu. Tidak diganti," ungkap RP.

Selain itu, para murid juga mengungkap dugaan pemaksaan tanda tangan kehadiran siswa di sejumlah kegiatan internal sekolah.

"Kami mencari kejelasan tentang adanya tanda tangan itu," ucap seorang pelajar kelas XI yang enggan disebutkan namanya, berinisial H.

"Kita diminta tanda tangan yang kita sendiri enggak tahu kejelasannya apa, begitu," lanjutnya.

H mencurigai dugaan pemaksaan tanda tangan tersebut memiliki maksud tertentu.

Mengingat kegiatan seperti buka puasa bersama, pesantren kilat, dan perlombaan sudah dilaksanakan jauh sebelum pihak sekolah meminta tanda tangan.

Meski sudah memberikan tanda tangan sekalipun, para murid mengaku tak mendapat snack dalam beberapa kegiatan itu.

"Padahal kami waktu itu enggak menerima snack itu. Toh kalau mereka minta tanda tangan untuk daftar hadir, waktu hari-H kami sudah dimintai daftar hadir," ucap H.

Hal ini menambah kecurigaan para murid terhadap transparansi pengelolaan kegiatan di sekolah.

Menanggapi ini, Humas SMAN 9 Tambun Selatan, Sahri Ramadhan, mengakui pihaknya meminta sumbangan dana pembangunan sekolah.

Ia mengklaim dana sumbangan tersebut digunakan untuk kegiatan akademik dan non akademik, salah satunya terkait pembangunan gedung sekolah.

"Memang ada sumbangan akademik dan non akademik. Tapi itu sifatnya tidak wajib bagi siapa saja yang ingin menyumbang," kata Sahri.

Sahri menyebut, dana sumbangan tersebut sudah sesuai kesepakatan.

Namun, ia tak menjelaskan pihak-pihak yang membuat kesepakatan.  

Ia juga mengklaim bahwa dana sumbangan tersebut tidak dibatasi besarannya.

"Kita tidak pernah membatasi dalam satu tahun ini sekian. Jadi kesanggupan orang tua saja begitu," jelas dia.

Menyusul protes para siswa, Sahri mengatakan, persoalan dana sumbangan ini menjadi pembelajaran internal sekolah.

Sahri berjanji pihak sekolah akan mengevaluasi kegiatan permintaan dana sumbangan tersebut.

"Dengan ini mungkin menjadi bagian dari evaluasi kami untuk ke depan," imbuh dia.

Sementara, terkait permintaan tanda tangan yang dipersoalkan para siswa, Sahri mengatakan, tanda tangan ini dibutuhkan sebagai tanda kehadiran kegiatan buka bersama pada Ramadhan 2025.

Dia mengakui, pihak tata usaha (TU) sekolah meminta tanda tangan kehadiran siswa baru-baru ini lantaran perlu memperbaiki surat pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan.

"Sehingga anak-anak merasa apa yang ditandatangani itu tidak berdasarkan fakta di lapangan," ungkap Sahri.

Ia juga menegaskan, panitia telah memberikan snack kepada semua peserta yang hadir dalam kegiatan buka bersama.

"Kami dari pihak sekolah sudah mengakomodasi itu. Ada dokumen, kemudian ada realisasi pelaksanaannya. Sehingga tidak tahu dari mana sumber permasalahan ini muncul kembali," tambahnya.

Adapun sosok Kepala SMAN 9 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, bernama Kurniawati.

Ia kini dinonaktifkkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, buntut dugaan pungli.

Dedi Mulyadi mengatakan, penonaktifan Kurniawati ini sebab sedang dilakukan audit untuk memeriksa apakah benar terjadi dugaan pungli.

"Saya sudah meminta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk menonaktifkan sementara selama proses audit berjalan," kata Dedi dalam video di Instagram, Kamis (5/6/2025), dikutip dari Tribunnews.com.

(*/ Tribun-medan.com)