TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR — Kembali masyarakat Kota Denpasar merasakan kelangkaan gas LPG 3 kilogram. 

Padahal, Pertamina mengakui kuota penyaluran sudah sesuai, demikian pula tidak ada kendala dalam distribusi. 

Menanggapi hal tersebut, Yayasan lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia (YLPK) Bali meminta agar distribusi gas LPG 3 kilogram lebih diawasi, sehingga bisa sampai ke tangan masyarakat. 

Ketua YLPK Bali, I Putu Armaya mengatakan, sampai saat ini banyak keluhan dari masyarakat terkait kelangkaan gas LPG 3 kilogram. 

Kondisi ini menurutnya tidak saja terjadi di pengecer, namun juga pangkalan yang sempat dia temui.

“Keluhan kata dia paling banyak terjadi di Kota Denpasar dan Badung. Kami juga mempertanyakan, kalau tidak ada pengurangan kuota, kenapa bisa tidak sampai ke tangan masyarakat? Kondisi ini sudah kesekian kalinya," ungkapnya, Sabtu 9 Juli 2025. 

Lebih lanjutnya ia meminta agar distribusi gas LPG 3 kilogram lebih diawasi, apakah sudah tepat sasaran. 

Jangan sampai gas subsidi ini malah dipergunakan dan diborong oleh usaha-usaha yang tidak seharusnya mendapatkan. Misalnya laundry, restoran dan sebagainya. 

Demikian juga pembelian dengan penggunaan KTP bisa dipertegas dan didata kembali. 

Jangan sampai pelaku usaha mendaftarkan diri sebagai rumah tangga dan mengambil kuota UMKM. Hal ini akan merancukan data kuota distribusi. 

"Jadi pengawasannya harus lebih serius dan berani menindak pelanggar. Jangan membuat masyarakat sulit memperoleh gas LPG 3 kilogram yang seharusnya memang menjadi hak mereka," terangnya. 

Sementara itu, salah seorang pemilik pangkalan resmi, I Made Arnawa mengaku saat ini kuota yang dia dapatkan masih seperti biasanya, tidak ada pengurangan. 

Namun, dia mengakui masyarakat berebut mendapatkan gas LPG 3 kilogram ini. 

"Ketika baru datang itu langsung habis," katanya.