TRIBUNLOMBOK.COM - Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat saat ini berada pada kategori pelayanan "Sangat Baik".

Apresiasi masyarakat pada integritas seperti perilaku petugas, prosedur dan komitmen pelayanan yang menjadi nilai tertinggi performa badan layanan umum daerah, masih diharapkan terus melakukan perbaikan signifikan pada kecepatan pelayanan dalam waktu tunggu pendaftaran, dokter, dan obat serta efisiensi birokrasi dan kenyamanan fasilitas. 

"Survei kepuasan masyarakat sebagai data persentase sebesar 88,8 persen sudah melampaui angka tertinggi 80 persen namun tetap memperhatikan ekspektasi masyarakat yang tinggi pada pelayanan rumah sakit", ungkap Dr. dr. H. Lalu Hamzi Fikri, Pelaksana Tugas Direktur RSUP NTB di Ruang Rapat RSUP fi Mataram, Senin (6/4/2026). 

Dikatakannya, kompleksitas kasus kesehatan dan upaya memperbaiki layanan ini seharusnya sudah tercermin dalam data indeks kepuasan masyarakat maupun akreditasi rumah sakit.

Namun demikian, peningkatan sarana dan prasarana termasuk penyehatan keuangan rumah sakit menjadi hal strategis dalam pemenuhan ekspektasi masyarakat pada rumah sakit kebanggaan NTB ini. 

Manajemen RSUP NTB menyadari hal ini untuk menjaga kualitas dengan evaluasi dan peningkatan performa.

Misalnya pelayanan poliklinik seperti Onkologi dengan empat subspesialis, menaikkan tingkat kunjungan masyarakat. 

Begitupula dengan tingkat kepercayaan masyarakat dalam pelayanan rawat inap dan rawat jalan untuk penyakit berat yang harus terus dijawab oleh rumahsakit dengan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dan fasilitas. 

Untuk pemerataan layanan kesehatan diluar Lombok, RSUP sebagai pembina terus mengejar kesetaraan kompetensi tenaga medis dan fasilitas layanan ketika rumahsakit daerah dinaikkan level akreditasinya. 

"Kalau untuk layanan ambulans bagi pasien luar daerah, RSUP sudah melakukan MoU dengan kabupaten/ kota", tambahnya. 

Dalam hal pelayanan, RSUP sebagai rumahsakit rujukan tertinggi (kelas A) mengacu pada Pergub 37 dan Pergub yang mengatur fleksibilitas sebagai badan layanan usaha daerah (BLUD) serta Pergub 19/2025 tentang standar pelayanan minimal dengan jumlah  758 tempat tidur, 2.666 sumberdaya manusia, 113 layanan. 

Dalam periode 2024 sampai 2025, kinerja keuangan dengan skor 76,2 (kategori baik) pada 2024 menjadi 53,3 yang harus terus didorong dari target pendapatan BLUD Rp 700 miliar terealisasi 123,7 miliar (17, 6 persen pada Maret 2026),  dengan total penerimaan RSUP sampai Maret ini sebesar 169,8 miliar termasuk potensi penerimaan dari beberapa revenue center termasuk didalamnya kompetensi sunberdaya tenaga medis. Sementara
capaian belanja sebesar 7,34 persen atau Rp 102 miliar pada triwulan pertama 2026.

Dari belanja anggaran DBHCHT sebesar Rp 21,6 miliar, RSUP sudah merencanakan beberapa program prioritas. 

Sedangkan kinerja non keuangan, beberapa capaiannya seperti skor standar pelayanan minimal periode Januari sampai Februari 2026 di masing masing manajemen di pelayanan, keuangan, SDM dan operasional diatas 70 persen bahkan 90 persen. 

Terkait intervensi kesehatan dalam program Desa Berdaya sebagai upaya pengentasan kemiskinan ekstrim, Direktur RSUP yang juga Kepala Dinas Kesehatan ini mengatakan, Indeks Kesehatan Desa (IKD) akan menjadi instrumen untuk meningkatkan produktifitas  dan kemandirian masyarakat dalam mengentaskan kemiskinannya dan intervensi stunting dalam hal pemenuhan gizi, sanitasi, kesehatan lingkungan dan hal lain yang relevan dengan intervensi sektor kesehatan. 

"Indeks Kesehatan Desa ini sebagai acuan untuk mengintervensi sektor kesehatan di 40 desa pada tahun ini", sebut dokter Fikri. 

Indikator basis data dalam IKD diantaranya usia warga desa dengan rentang tertentu, data pengguna JKN, ibu hamil, menyusui, bayi dan balita serta status gizi dan pola asuh yang disebabkan kemiskinan. 

Strategi intervensi kesehatan dalam program Desa Berdaya ini selain menggerakkan jejaring Puskesmas dan Posyandu serta mendorong alokasi anggaran dana desa juga bermitra dengan pihak lain seperti operasi mata yang dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat agar dapat berdaya dan mandiri.