TRIBUNJOGJA.COM, BATANG - Dugaan keracunan makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, tidak hanya dialami para siswa.

Seorang guru SDN Pasusukan, Sudiatmono (46), juga ikut merasakan gejala hingga harus menjalani perawatan di rumah sakit.

Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) tersebut mengaku menyantap menu MBG bersama anak-anak pada Rabu. 

Saat makanan dikonsumsi, ia tidak merasakan sesuatu yang janggal.

“Jadi kan saya biasa makan itu pagi bareng dengan anak-anak. Itu sampai ndak ada rasa apa-apa, biasa normal gitu,” kata Sudiatmono kepada Tribunjateng, Senin (28/9/2026).

Menurutnya, setelah menyantap makanan tersebut, dirinya masih dapat beraktivitas seperti biasa. Bahkan hingga sore hari, tidak muncul keluhan berarti. 

Namun, kondisi tubuhnya mulai berubah pada malam hari.

“Baru terasa itu habis Isya sekitar jam setengah 9. Itu merasakan pusing, pertama pusing, mual, terus kayak mau apa ya, tulangnya itu nyeri,” ungkapnya.
. 
Kondisinya kemudian semakin melemah hingga akhirnya harus mendapatkan perawatan medis.
Sudiatmono sempat dibawa ke Rawat Inap Bawang. 

Namun, karena kondisi fasilitas pelayanan saat itu penuh, ia kemudian dirujuk ke RSUD Limpung.

“Akhirnya saya ndak kuat, dirujuk. Jadi dibawa ke Rawat Inap Bawang sudah overload, akhirnya dilarikan ke RSUD Limpung,” tuturnya.

Dia menjalani perawatan selama dua hari dua malam. 

Setelah kondisinya membaik, Sudiatmono diperbolehkan pulang pada Jumat sore. 

Meski sudah kembali ke rumah, kondisi tubuhnya belum sepenuhnya pulih. 

Hingga kini, ia masih merasakan lemas dan sesekali mengalami nyeri pada bagian perut. 

“Ini sampai saat ini masih merasakan lemes. Lemes masih kadang perut masih terasa nyeri,” ungkapnya.

Sudiatmono mengatakan menu yang disantapnya saat itu berupa telur bolognese. 

Dia bahkan mengaku tidak menghabiskan makanan tersebut. 

“Saya makan telur,” ucapnya. 

Dia menyebut telur tersebut hanya dimakan sekitar separuh bagian dan disertai saus atau mayones. 

“Ndak namanya telur saos apa itulah, mayones atau saos apa itu yang kurang paham saya,” ujarnya.

Ia mengaku selama ini memang terbiasa menyantap makanan dari program MBG bersama para siswa. 

“Iya, biasanya,” ujarnya. 

Sudiatmono juga menegaskan bahwa dirinya tidak terlebih dahulu mencicipi makanan sebelum anak-anak. Ia dan para siswa biasanya makan secara bersamaan. 

“Ndak, biasanya bareng,” ucapnya.

Pengalaman tersebut rupanya meninggalkan trauma bagi Sudiatmono. 

Dia mengaku kini menjadi lebih waspada dan belum berani kembali mencoba makanan yang sama.

“Trauma sudah,” ujarnya. 

Ia bahkan membandingkan pengalaman tersebut dengan saat dirinya pernah terpapar Covid-19.

“Soalnya saya dulu kena Covid, tapi rasanya lebih sakit ini daripada kena virus Covid,” ungkapnya. 

Baca juga: Korban Keracunan MBG di Purworejo dan Batang Bertambah Banyak

Investigasi

Kasus dugaan keracunan makanan yang dialami sejumlah warga, siswa, dan guru di wilayah Bawang sendiri masih dalam penanganan serta investigasi pihak terkait. 

Penyebab pasti munculnya keluhan kesehatan tersebut masih menunggu hasil pemeriksaan dan penyelidikan resmi.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming bertolak ke Batang, Jawa Tengah, Senin (28/9/2026), untuk memastikan penanganan korban sekaligus mendorong investigasi penyebab kejadian segera dituntaskan. 

Kedatangan Wapres bukan hanya untuk melihat kondisi korban. 

Pemerintah pusat juga meminta agar rangkaian pemeriksaan terhadap dugaan keracunan tersebut dilakukan secara menyeluruh dan hasilnya disampaikan secara transparan kepada masyarakat.

“Hari ini saya langsung datang untuk memastikan korban tertangani dengan baik, keluarga mendapat kepastian, investigasi dituntaskan, dan pengawasan diperkuat,” kata Gibran kepada Tribunjateng, Senin (28/9/2026).
 
Gibran menegaskan, korban yang masih menjalani perawatan harus mendapatkan pelayanan kesehatan sampai benar-benar pulih. 

Sementara warga yang sudah diperbolehkan pulang tetapi kembali mengalami keluhan juga harus tetap mendapatkan akses pemeriksaan dan penanganan medis.

Tak hanya itu, pemerintah memastikan persoalan biaya pengobatan tidak menjadi beban keluarga korban. 

“Seluruh biaya pengobatan korban harus dipastikan tidak membebani keluarga,” tegasnya. (tribun jateng)