TRIBUNJATENG.COM, BLORA - Kementerian PU memastikan pembangunan Bendungan Karangnongko dan Bendungan Cabean terus berjalan.

Hal tersebut ditegaskan dalam rapat koordinasi Pemkab Blora bersama jajaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang digelar di Ruang Pertemuan Sekretariat Daerah (Setda) Blora, Jumat (9/10/2026).

Pertemuan ini menjadi langkah koordinasi untuk memastikan kelanjutan dua proyek bendungan strategis tersebut.

Rakor dihadiri Ketua Satgas Sosial Ir. Lucky Korah, M.Si., Plh. Kepala BBWS Bengawan Solo Nimbrot Numaropen, S.T., M.T., serta perwakilan Plt. Kepala BBWS Pemali Juana, Kepala Bidang PJSA Lalu Ardian Bagus Nugroho, S.T., M.M., M.T. Turut hadir unsur Forkopimda Blora, Pj. Sekda Blora, kepala OPD Pemkab Blora, perwakilan Kanwil ATR/BPN Jawa Tengah dan Kantah ATR/BPN Blora, Perwakilan Ditjen Planologi Kementerian Kehutanan yang mengikuti rapat secara daring.

Bupati Blora Arief Rohman menyampaikan bahwa pembahasan bersama tim pusat berfokus pada keberlanjutan pembangunan Bendungan Cabean dan Bendungan Karangnongko.

“Alhamdulillah, hari ini dari tim pusat, dipimpin Pak Lucky dari Kementerian PU kita tadi membahas tentang beberapa hal, yang pertama soal Bendungan Cabean, yang kedua Karangnongko,” kata Bupati.

Untuk Bendungan Cabean, Pemkab Blora akan berupaya mendorong pemerintah pusat agar proyek tersebut dapat ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).

Upaya ini diharapkan membuka peluang penguatan dukungan anggaran sehingga pembangunan dapat terus berjalan hingga selesai.

Bupati Arief menjelaskan, target penyelesaian Bendungan Cabean mengalami perubahan dari rencana awal pada 2026 menjadi 2028 akibat penyesuaian anggaran.

“Kita sedang mendorong ke beberapa pemerintah pusat agar Bendungan Cabean bisa ditetapkan sebagai PSN juga. Agar nanti sisi penganggaran bisa didorong,” jelasnya.

Selain Bendungan Cabean, Pemkab Blora juga memastikan upaya koordinasi terkait pembangunan Bendungan Karangnongko.

Bupati Arief menyampaikan bahwa Pemkab Blora akan berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan terkait dengan tanah yang digunakan untuk pembangunan Bendungan Karangnongko.

Koordinasi juga akan dilakukan bersama Bupati Bojonegoro dan Bupati Ngawi untuk mendorong kelanjutan proyek tersebut.

Di samping pembangunan fisik, pemerintah daerah turut menaruh perhatian pada masyarakat yang terdampak.

“Jadi nanti kami dengan Bupati Bojonegoro dan Bupati Ngawi akan berupaya agar melanjutkan Karangnongko ini, termasuk harapan masyarakat kita ada sekitar 5 desa terdampak, nanti bagaimana masyarakat yang terdampak ini, seperti ada program Translok, transmigrasi lokal. Ini akan kita usulkan ke pemerintah pusat untuk solusi tentang hal itu,” kata Bupati.

Terkait Bendungan Cabean, Kepala Bidang PJSA BBWS Pemali Juana, Lalu Ardian Bagus Nugroho, mengungkapkan bahwa progres pekerjaan Bendungan Cabean telah mencapai 25,6 persen dan masih terus berjalan.

Berdasarkan kontrak awal, pembangunan dimulai pada Desember 2023 dan ditargetkan selesai pada Desember 2026. Namun, kebijakan efisiensi anggaran yang diikuti rekomposisi anggaran berdampak pada penyesuaian jadwal penyelesaian proyek.

“Cabean yang semula ditargetkan selesai Desember 2026 karena terkait efisiensi penganggaran dan sebagainya kita melakukan usulan penambahan waktunya hingga selesai di 2028,” ungkapnya.

Sementara itu, Plh. Kepala BBWS Bengawan Solo, Nimbrot Numaropen, menyampaikan bahwa pembangunan Bendungan Karangnongko terus berjalan. Meski demikian, disamping terkait anggaran, masih ada pengadaan tanah di wilayah Kabupaten Blora yang saat ini masih berproses.(Iqs)