TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan untuk sisa tahun 2026, pihaknya akan melakukan peninjauan dan efisiensi anggaran guna memastikan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berjalan tepat sasaran dan efektif.

Hal itu disampaikan Suahasil usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, (19/10/2026).

“Khusus tentang ekonomi pelaksanaan APBN, tadi kami melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa di dalam sisa tahun 2026 ini, Kementerian Keuangan akan terus melakukan penelaahan dan efisiensi anggaran,” katanya.

Menkeu menegaskan, efisiensi anggaran bukan berarti menghentikan belanja pemerintah. Pada kuartal IV 2026, belanja APBN diperkirakan mencapai sekitar Rp1.300 triliun, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada 2025 sebesar Rp1.200 triliun.

“Namun, kalau kita mengatakan efisiensi anggaran itu bukan berarti bahwa menyetop anggaran. Karena untuk Q4 ini, APBN akan belanja sekitar Rp1.300 triliun, lebih tinggi dibandingkan Q4 tahun 2025 yaitu Rp1.200 triliun,” katanya.

Ia mengatakan peningkatan belanja tersebut diharapkan dapat menjaga aktivitas ekonomi masyarakat, mendukung pelayanan publik, serta memperkuat perlindungan sosial.

Baca juga: Menkeu Pastikan Ekonomi Indonesia Tetap Resilien di Tengah Ketidakpastian Global

Salah satu program yang mulai berjalan pada kuartal IV kata dia adalah bantuan pangan. Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat sekaligus mendorong konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah sebagai penggerak ekonomi.

“Bantuan pangan sudah mulai bergulir untuk Q4 dan ini akan mendorong kegiatan konsumsi dan mendorong apa namanya kegiatan government expenditure di perekonomian kita,” katanya.

Selain itu menurutnya pemerintah akan terus bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas sektor keuangan. Dukungan juga akan diberikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjalankan pengawasan terhadap lembaga keuangan.

“Dan tentu, nanti bersama Bank Indonesia, kita akan terus bekerja sama memastikan stabilitas dari sektor keuangan Indonesia. Dan kita akan terus mendukung teman-teman di OJK yang melakukan pengawasan mikroprudensial,” pungkasnya. (*)