TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Rencana menjadikan klinik Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sebagai fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan tidak bisa dilakukan tanpa memenuhi persyaratan perizinan dan standar pelayanan medis. 

Baca juga: Klinik Kopdes Merah Putih Mau Dibuka, Wamenkes Justru Singgung Puskesmas Tanpa Dokter

Setiap fasilitas kesehatan yang ingin menjadi mitra penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) wajib menjalankan operasional sesuai ketentuan, termasuk menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki izin praktik.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menegaskan, persyaratan kemitraan harus disesuaikan dengan jenis fasilitas dan layanan kesehatan yang diselenggarakan.

Penegasan tersebut merespons usulan menjadikan Kopdes Merah Putih sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang belakangan disorot karena disebut-sebut tidak dilengkapi tenaga dokter.

Menurut Pujo, setiap fasilitas kesehatan memiliki ketentuan operasional masing-masing yang harus dipenuhi sebelum menjalankan pelayanan kepada masyarakat.

Apabila Kopdes Merah Putih beroperasi sebagai klinik, misalnya, pengelola wajib memenuhi seluruh persyaratan penyelenggaraan klinik, mulai dari izin operasional hingga ketersediaan tenaga kesehatan yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP).

"Ikuti regulasinya. Kalau klinik harus mengikuti regulasi sebuah klinik pelayanan kesehatan. Izin operasional, SIP petugas kesehatan. Tapi kalau apotek, ikuti regulasi sebuah apotek. Toko obat, ikuti regulasi toko obat," ujar Pujo saat ditemui di kantor BPJS Kesehatan, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).

Dengan demikian, keberadaan layanan atau produk kesehatan di gerai Kopdes Merah Putih tidak serta-merta membuat fasilitas tersebut bisa menjadi mitra BPJS Kesehatan.

Baca juga: Penyakit Ginjal Kini Jadi Klaim Terbesar Kedua BPJS Kesehatan 

Bentuk usaha dan jenis pelayanan yang diberikan menjadi dasar penentuan persyaratan yang harus dipenuhi pengelola.

Khusus fasilitas yang ingin bekerja sama sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), persyaratan penyelenggaraan klinik harus dipenuhi sesuai regulasi yang berlaku.

Ketentuan tersebut mencakup aspek perizinan, standar pelayanan, serta ketersediaan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan izin praktik sesuai kewenangannya.