TRIBUNWOW.COM - Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kini berpeluang mengikuti sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) tanpa harus hadir secara langsung di lokasi persidangan.
Hal ini menyusul diterbitkannya Peraturan Polri (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Aturan tersebut merupakan perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Melalui peraturan terbaru itu, sidang etik dapat dilaksanakan secara daring dengan memanfaatkan media elektronik.
Baca juga: Kapolri Terbitkan Perpol Baru Jelang Sidang Etik Listyo Sigit, Ini Sejumlah Perubahan Aturannya
Baca juga: Sidang Etik Listyo Sigit Dijadwalkan 24 November, Kapolri Suyudi Bakal Jadi Ketua Sidang?
Ketentuan tersebut tercantum dalam perubahan Pasal 59 ayat (2).
Jika sebelumnya terduga pelanggar diwajibkan hadir secara langsung dalam persidangan, kini kehadiran dapat dilakukan secara langsung maupun melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP.
Dengan demikian, Listyo Sigit memiliki kemungkinan mengikuti sidang etik secara daring tanpa perlu datang ke tempat persidangan.
Baca juga: Hadiri HUT Ke-81 Korps Brimob Polri, Kapolri Suyudi Ario Seto Ucap Terima Kasih ke Senior
Baca juga: Pesan Ustaz Adi Hidayat di Hadapan Kapolri Suyudi: Jaga Amanah dan Jauhi Khianat
Meski begitu, mekanisme tersebut tidak berlaku secara otomatis. Keputusan mengenai pelaksanaan sidang daring tetap berada di tangan Ketua KKEP yang memimpin persidangan.
Penerbitan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 menjadi perhatian karena dilakukan menjelang rencana sidang etik terhadap Listyo Sigit.
Sebelumnya, Listyo ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Selain Listyo, sejumlah perwira tinggi Polri lainnya juga terseret dalam perkara tersebut. Dua di antaranya, Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso, telah lebih dahulu menjalani sidang etik dan dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
Tak hanya mengatur pelaksanaan sidang secara daring, Perpol terbaru juga mengubah ketentuan mengenai komposisi anggota majelis KKEP.
Baca juga: Nada Tinggi Kapolri Suyudi soal Citra Polri: Kita Tak Perlu Beli Survei, Rakyat Tak Dibohongi
Baca juga: Kapolri Suyudi Hormat kepada Senior Brimob, Akui Kariernya hingga Puncak Berkat Nasihat Pendahulu
Kini, anggota majelis dapat memiliki pangkat setingkat lebih tinggi, setara, atau paling banyak dua tingkat lebih rendah dibandingkan pangkat terduga pelanggar.
Artinya, personel dengan pangkat lebih rendah dimungkinkan menjadi anggota majelis yang memeriksa dugaan pelanggaran etik pejabat berpangkat lebih tinggi.
Secara keseluruhan, Perpol Nomor 4 Tahun 2026 memuat sembilan poin perubahan.
Selain ketentuan sidang daring, aturan tersebut membatasi hak pengajuan banding hanya kepada pelanggar dan mengubah mekanisme audit investigasi.
Baca juga: Suyudi Akui Tak Instan Proses jadi Kapolri, Pernah Utang: Banyak Air Mata & Luka, Tuhan Tidak Tidur
Baca juga: Kapolri Suyudi Pimpin Sidang Etik Listyo Sigit 24 November?
Perubahan lainnya mencakup percepatan batas waktu pemanggilan pemeriksaan, dari sebelumnya tiga hari kerja menjadi tiga hari kalender.
Aturan baru juga mengubah komposisi majelis sidang etik dan banding, sehingga memungkinkan anggota dengan pangkat maksimal dua tingkat lebih rendah dari pelanggar.
Selain itu, masa penempatan khusus (patsus) diubah dari maksimal 30 hari kerja menjadi 20 hari kalender.
Perpol tersebut turut memperketat ketentuan pengunduran diri bagi anggota yang terancam dijatuhi sanksi PTDH, khususnya mereka yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara lima tahun atau lebih.
Perpol Nomor 4 Tahun 2026 disahkan dan diundangkan pada 16 November 2026. (TribunWow.com)
Contact to : xlf550402@gmail.com
Copyright © boyuanhulian 2020 - 2023. All Right Reserved.