TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU TENGAH - Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Mamuju Tengah menghadirkan inovasi digital bertajuk Geopasti PBB-P2. 

Inovasi ini masuk nominasi Innovative Government Award (IGA) Kemendagri.

Baca juga: Dugaan Korupsi Dana Rohaniawan Polman: Eks Bupati AIM Diperiksa 6 Jam Polisi Tunggu Audit BPK

Baca juga: Dapat Nomor Urut 2 di Pilwagub Sulbar, Fatmawati Salim: Nomor Berapa Saja Sudah Ketetapan Allah

Program dirancang menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Kepala BPKPAD Mamuju Tengah, Imansyah, menjelaskan bahwa Geopasti PBB-P2 lahir dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya.

Dimana, banyak masyarakat mengaku telah membayar pajak dengan bukti bayar ada, namun secara pelunasan di aplikasi belum terbayarkan. 

Selain itu, ditemukan banyak berkas tumpang tindih.

“Geopasti PBB-P2 adalah sebuah inovasi yang dibuat pemerintah daerah melalui BPKPAD dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat tahun-tahun sebelumnya,” ujar Imansyah ditemui usai divalidasi tim dari Kemenpan RB dan Kemendagri.

Menurutnya, masalah seperti itu berdampak pada berkurangnya pendapatan daerah dari hasil PBB-P2. 

Sementara tumpang tindih berkas merugikan pemilik lahan karena memicu perselisihan. 

Persoalan tersebut diperparah dengan kondisi data Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan PBB-P2 milik BPKPAD sebelumnya tidak terkoneksi.

“Dari permasalahan ini, pemerintah daerah melalui BPKPAD melakukan digitalisasi melalui Geopasti PBB-P2,” jelasnya.

Imansyah menyebutkan, inovasi ini baru berjalan pada tahun 2026. 

Program sebenarnya mulai dijalankan pada 2025, namun implementasinya baru efektif pada 2026 karena penghitungan PBB-P2 dilakukan setelah satu tahun. 

“Jadi untuk tahun 2026 mulai Januari hingga Desember,” katanya.

Melalui Geopasti PBB-P2, masyarakat dapat langsung membayar pajak secara non tunai. 

Selain itu, BPKPAD dapat membantu pemerintah desa memetakan objek mana sudah membayar PBB-P2 dan mana belum. 

Objek telah dibayarkan ditandai dengan warna hijau, objek belum membayar berwarna merah, sedangkan objek belum dilakukan pendataan diberi warna abu-abu.

Saat ini, Geopasti PBB-P2 baru berjalan di 4 desa di Kabupaten Mamuju Tengah. 

Imansyah berharap inovasi ini dapat berjalan di seluruh desa di Kabupaten Mamuju Tengah.

“Kami berharap Geopasti PBB-P2 ini berjalan di seluruh desa di Kabupaten Mamuju Tengah," ungkapnya.

"Semoga, hadirnya inovasi ini diharapkan bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengurangi konflik-konflik pertanahan masyarakat,” tutup Imansyah.

Tim Kemendagri Datang Validasi

Sebelumnya, Bupati Mamuju Tengah Arsal Aras mengatakan, pemerintah kabupaten menyambut baik kedatangan tim validasi Innovative Government Award (IGA) dari KemenPAN-RB dan Kemendagri. 

Hal itu disampaikan Bupati Arsal, saat dikonfirmasi usai pembukaan di aula A Kantor Bupati, Jl Tammauni Pue Ballung, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Rabu (18/11/2026).

Tim datang melakukan validasi terhadap dua inovasi Mamuju Tengah.

Yaitu Geopasti PBB-P2 dari BPKPAD dengan inovator Kepala Badan Imansyah.

Serta, inovasi Putus Sekolah Adalah Maut di Sekolah Alam PAP Barakkang dengan inovator Kabid Paud dan Dikmas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nirma.(*)

Laporan wartawan Tribun Sulbar, Sandi Anugrah 

Contact to : xlf550402@gmail.com


Privacy Agreement

Copyright © boyuanhulian 2020 - 2023. All Right Reserved.