TRIBUNKALTIM.CO - Indonesia terus berupaya menekan angka kemiskinan sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional.

Kemiskinan bukan sekadar soal rendahnya pendapatan, tetapi juga mencerminkan keterbatasan akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan layak, serta kesempatan kerja.

Dalam statistik resmi, seseorang dikategorikan miskin apabila pengeluarannya berada di bawah garis kemiskinan, yakni batas minimum yang ditetapkan negara untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2025, tingkat kemiskinan nasional tercatat sebesar 8,25 persen.

Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan periode Maret 2025 yang berada di 8,47 persen.

Baca juga: 54 Juta Warga Miskin Tak Tercover PBI BPJS Kesehatan, 15 Juta Mampu Justru Terlindungi

Penurunan ini mengindikasikan adanya perbaikan kondisi ekonomi masyarakat secara umum, meskipun tantangan masih besar di sejumlah wilayah.

Di balik angka nasional tersebut, terdapat provinsi-provinsi yang berhasil menjaga tingkat kemiskinan tetap rendah.

Wilayah-wilayah ini umumnya memiliki struktur ekonomi yang lebih kuat, akses infrastruktur yang lebih baik, serta peluang kerja yang lebih luas.

Menariknya, beberapa provinsi di Kalimantan, termasuk Kalimantan Timur, masuk dalam jajaran daerah dengan persentase penduduk miskin paling kecil di Indonesia.

Dalam konteks BPS, kemiskinan diukur berdasarkan pengeluaran per kapita, bukan pendapatan.

Artinya, fokusnya adalah seberapa besar kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap bulan.

Garis kemiskinan dihitung dari dua komponen utama, yaitu kebutuhan makanan setara 2.100 kilokalori per kapita per hari, serta kebutuhan non-makanan seperti perumahan, pendidikan, dan transportasi.

Dengan metode ini, data kemiskinan mencerminkan kondisi riil daya beli masyarakat. Ketika angka kemiskinan menurun, itu berarti semakin banyak warga yang mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.

Masih di Atas 8 Persen

Pada September 2025, tingkat kemiskinan nasional berada di angka 8,25 persen.

Meski turun dari Maret 2025, angka ini masih menunjukkan bahwa jutaan penduduk Indonesia hidup dalam keterbatasan.

Namun, tren penurunan ini patut diapresiasi karena terjadi di tengah dinamika ekonomi global yang penuh tekanan.

Menariknya, sejumlah provinsi berhasil mencatatkan angka jauh di bawah rata-rata nasional.

Daerah-daerah ini menjadi contoh bahwa dengan kebijakan yang tepat, kemiskinan dapat ditekan secara signifikan.

Daftar 10 Provinsi dengan Tingkat Kemiskinan Terendah

1 . Bali - 3,42 persen

2. Kalimantan Selatan - 3,73 persen

3. DKI Jakarta - 4,03 persen

4. Kepulauan Riau - 4,26 persen

5. Kepulauan Bangka Belitung - 4,77 persen

6. Kalimantan Tengah - 4,94 persen

7. Kalimantan Timur - 5,19 persen

8. Sumatera Barat - 5,31 persen

9. Kalimantan Utara - 5,47 persen

10. Banten 5,51 persen

Dari sepuluh provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah di Tanah Air, Bali menempati posisi pertama sebagai daerah dengan persentase penduduk miskin paling kecil.

Bali mencatatkan tingkat kemiskinan 3,72 persen pada Maret 2025 dan kembali turun menjadi 3,42 persen pada September 2025. Angka ini menjadikan Bali sebagai provinsi dengan proporsi penduduk miskin paling kecil di Indonesia.

Keberhasilan Bali menekan angka kemiskinan tidak lepas dari kuatnya sektor pariwisata, ekonomi kreatif, serta UMKM yang menjadi tulang punggung pendapatan masyarakat.

Aktivitas wisata yang terus pulih mendorong lapangan kerja terbuka luas, mulai dari perhotelan, transportasi, kuliner, hingga jasa digital. Stabilnya sektor informal juga menjadi bantalan penting bagi ekonomi rumah tangga.

Di posisi kedua, Kalimantan Selatan mencatatkan tingkat kemiskinan 3,84 persen pada Maret 2025 dan menurun menjadi 3,73 persen pada September 2025.

Provinsi ini diuntungkan oleh sektor pertambangan, perkebunan, serta perdagangan regional yang cukup stabil, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga.

Sebagai pusat ekonomi nasional, DKI Jakarta berada di peringkat ketiga dengan angka kemiskinan 4,28 persen pada Maret 2025, turun menjadi 4,03 persen pada September 2025. 

Kepulauan Riau menempati posisi keempat dengan 4,44 persen pada Maret 2025 dan 4,26 persen pada September 2025.

Letaknya yang strategis sebagai wilayah industri dan perdagangan lintas negara, terutama di Batam dan Bintan, membantu menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat.

Provinsi ini mencatatkan 5,00 persen pada Maret 2025 dan turun menjadi 4,77 persen pada September 2025.

Penurunan ini didorong oleh sektor pertambangan timah, perikanan, serta pariwisata bahari yang mulai berkembang pesat.

Berikutnya Kalimantan Tengah, yang mencatatkan 5,19 persen pada Maret 2025, lalu turun cukup signifikan menjadi 4,94 persen pada September 2025.

Kalimantan Timur berada sedikit di atasnya dengan 5,17 persen pada Maret 2025 dan 5,19 persen pada September 2025.

Meski mengalami kenaikan tipis, provinsi ini tetap berada dalam kelompok daerah dengan kemiskinan rendah, ditopang oleh industri energi, tambang, dan pembangunan kawasan ibu kota baru.

Sumatera Barat mencatatkan 5,35 persen pada Maret 2025 dan turun menjadi 5,31 persen pada September 2025.

Stabilnya sektor perdagangan, pertanian, dan UMKM berbasis kuliner khas daerah menjadi penopang utama.

Kalimantan Utara berada di posisi sembilan dengan 5,54 persen pada Maret 2025 dan 5,47 persen pada September 2025.

Meski wilayahnya luas dan penduduk relatif sedikit, akses infrastruktur yang mulai membaik membantu menekan angka kemiskinan.

Terakhir, Banten, dengan 5,63 persen pada Maret 2025 dan turun menjadi 5,51 persen pada September 2025.