Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TENGAH - Viral di sosial media mobil operasional Makan Bergizi Gratis (MBG) digunakan untuk menjemput tamu di Bandara Internasional Lombok, Lombok Tengah.

Tak hanya itu, video lain menampakkan mobil MBG digunakan rekreasi di salah satu objek wisata di Lombok Barat.

Koordinator Wilayah MBG Bali-Nusra, Eko Prasetyo memberikan klarifikasi terkait laporan penyalahgunaan mobil operasional MBG.

Dia menegaskan bahwa penggunaan kendaraan operasional di luar agenda resmi program sangat dilarang.

Kendaraan tersebut secara khusus disewa hanya untuk mendukung kelancaran distribusi program MBG.

Baca juga: SPPG Terbukti Markup Harga Bahan Baku MBG Bakal Disanksi Suspend

“Intinya tidak diperkenankan, kami sewa untuk distribusi MBG dan ambil ompreng kembali,” ucap Eko pada keterangan resminya, Selasa (31/3/2026).

Ia menambahkan bahwa aturan penggunaan kendaraan ini sangat ketat, bahkan untuk keperluan logistik bahan baku sekalipun tidak diperbolehkan jika menggunakan armada distribusi tersebut. 

“Untuk membeli bahan baku saja dilarang, apalagi untuk tamasya atau berwisata,” jelasnya lebih lanjut.

Belum Teridentifikasi

Terkait penggunaan mobil untuk menjemput tamu di bandara, dia mengaku telah menerima laporan tersebut sejak beberapa hari yang lalu.

Sedangkan mobil MBG yang digunakan untuk berlibur saat ini sedang pada proses identifikasi.

“Hingga sekarang belum bisa kita identifikasi karena belum ada laporan dari Kepala SPPG serta nomor polisi yang tidak terlihat di video tersebut,” ungkapnya.

Pihaknya akan melakukan pendataan ulang terhadap seluruh mobil MBG di masing-masing Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG).

Tindakan Tegas

Eko memastikan akan mengambil tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran yang terbukti dilakukan oleh personel di lapangan.

Untuk mencegah kejadian ini terulang kembali, pihaknya juga telah mengeluarkan instruksi baru terkait pengamanan aset. 

“Kami akan imbau, kunci mobil disimpan oleh kepala SPPG, agar tidak disalahgunakan,” tuturnya.

Pihaknya juga berharap peran aktif masyarakat untuk melaporkan jika melihat adanya indikasi ketidaksesuaian penggunaan armada di lapangan.

Masyarakat dapat melaporkan kejadian tersebut, terutama jika berhasil mengidentifikasi nomor polisi kendaraan, melalui kanal pelaporan resmi yang tersedia.

“Kita perlu masyarakat langsung memantau juga ketidaksesuaian tersebut,” pungkasnya.

(*)